Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Bali Ida Bagus Putu Sukarta menilai, adanya Panja Perfilman DPR ini, diharapkan dapat membuat seluruh asosiasi perfilman di bawah Badan Perfilman Indonesia (BPI) , Pusat Pengembangan Perfilman, dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) juga pelaku industri film semakin kompak. Pasalnya, selama ini belum ada kesepahaman yang sama antar asosiasi dan pelaku industri film.

“Perlu koordinasi dan sinergi atar lembaga yang berkepentingan, yakni Badan Perfilman Indonesia (BPI), Pusat Pengembangan Perfilman, dan Lembaga Sensor Film (LSF). Mereka terlihat berjalan sendiri-sendiri," katanya saat mengikuti pertemuan Tim Panja Perfilman Komisi X dengan ISI Bali, Sabtu (27/2). Untuk LSF, kata Putu Sukarta,  memang harus melibatkan Komisi I DPR RI sehingga kebijakan yang di ambil untuk memajukan industri film tidak tumpang tindih.

Ada beberapa poin permasalahan yang mencuat dalam diskusi yang dilakukan Tim Panja Perfilman Komisi X DPR dengan ISI Bali di antaranya permasalahan gedung bioskop yang mahal dan tidak adanya panggung  pertunjukkan film untuk masyarakat.

Karena itu, dengan dibentuknya Panja Perfilman ini, diharapkan menjadi momentum baik untuk menumbuhkan film Indonesia lebih baik dan masyarakat Indonesia diharapkan makin mengapresiasi film-film Indonesia yang berkualitas.

"Komisi X DPR RI akan membahas dan merampungkan RUU ini dalam dua masa persidangan. Masukan ini akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk pembahasan, dan menjaring masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan,”  pungkas Kharis. (andri), foto : andri/parle/hr.